GETTING MY AGUS JOKO PRAMONO TO WORK

Getting My agus joko pramono To Work

Getting My agus joko pramono To Work

Blog Article

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

IDI creates Global Public Merchandise on many different matters related towards the work of SAIs. These publications observe a stringent protocol of quality assurance and therefore are freely accessible to all.

Bapak dan anak pimpinan ponpes di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in shape and proper examination. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

In relation to the institution, the purpose of the BPK Vice Chairman since the Vice-Chair of the UN IAAC can reinforce BPK's dedication in supporting the optimization of Indonesian international coverage and Increase the graphic in the BPK as an establishment with competencies recognized on the Global amount.

paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan

Dan yang tak kalah luar biasa, kata dia, AJP sudah mempunyai tujuan dan visi yang jelas ketika pertama kali dilantik sebagai anggota BPK.

to Any one Share the most beneficial with the Jakarta Submit with buddies, loved ones, or colleagues. As a subscriber, you could present three to 5 content articles on a monthly basis that anyone can examine—no subscription necessary! Log in

On very useful phrases, lots of BPK teams have undertaken particular IDI Packages as task teams, individuals, facilitators and subject matter authorities and also have accordingly boosted personal and Specialist competence. My placement to the IDI Board, I feel, allows inspire the SAI to succeed in For brand new institutional and personal milestones."

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian website dan perencanaan pembangunan nasional.

Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.

IDI's Board is composed of ten customers from unique supreme audit establishments. Get to know them much better in our "Satisfy the Board" sequence.

Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.

Report this page